Warga di 6 Kabupaten/Kota di Jateng Masih Buang Air Besar Sembarangan

SEMARANG, KABARKU.NET - Pemerintah Pusat, melalui sejumlah kementerian, mendorong Jawa Tengah (Jateng) segera menjadi provinsi SBS atau Setop Buang Air Besar Sembarangan.

Saat ini Provinsi Jawa Tengah belum berada berada di posisi SBS, karena diketahui masih ada enam kabupaten/kota yang warganya masih melakukan buang air besar sembarangan (BABS).

Ketua Kelompok Kerja Perumahan dan Kawasan Permukiman (Pokja PKP) Provinsi Jateng , Ir. Arief Djatmiko, MA menyatakan enam kabupaten/kota tersebut Kabupaten Pekalongan, Batang, Purworejo, Banjarnegara, Wonosobo dan Kota Pekalongan.

Baca Juga: Luncurkan Program Serambi, BI Jateng Sediakan Rp28,1 Triliun untuk Layani Penukaran Pecahan Uang Baru

“Hanya tinggal enam daerah itu saja, sementara 29 kabupaten/kota lainnya sudah SBS sejak 2016 sampai dengan 2022 yang lalu,” katanya di Semarang, Selasa 28 Maret 2023.

Menurut Arief Djatmiko yang juga Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Jateng sejumlah kementerian yang peduli dan mendorong pencapaian Jateng sebagai Provinsi SBS adalah Kementerian Kesehatan, Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional /Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian PUPR.

Secara tupoksi persoalan BABS ada di Kementerian Kesehatan. Tugas dan kewenangan di kabupaten/kota berada di bawah Dinas Kesehatan. Namun,  persoalan BABS bukanlah persoalan sektoral, namun menyangkut multi aspek.

“Oleh karenanya, penanganan BABS menjadi perhatian lintas kementerian dan lintas sektor, karena menyangkut banyak aspek, seperti perilaku atau budaya sehingga untuk pengentasan membutuhkan dukungan sarana dan prasarana serta aturan atau regulasi,” ujarnya.

Terkait dengan dorongan Jateng menjadi Provinsi SBS, sejumlah pejabat kementerian terkait akan hadir ke Semarang dan mengadakan pertemuan dengan Gubernur serta enam  Kepala Daerah yang belum SBS, serta pihak lainnya.

Baca Juga: Buntut FIFA Batalkan Drawing Piala U20, Dikhawatikan Ada 9 Dampak Buruk Bagi Sepak Bola Indonesia

Pertemuan dilakukan dalam bentuk forum advokasi bertajuk “Dialog Menuju Jateng Provinsi SBS”. Kegiatan akan diselenggarakan di Gradika Bhakti Praja, Kompleks Kantor Gubernur Jateng, Jalan Pahlawan Semarang, Rabu (29/3).

Dialog yang difasilitasi UNICEF dan dilaksanakan SPEAK Indonesia bersama LPPM Undip itu, diharapkan menghasilkan kesepakatan,komitmen dan strategi SBS di tahun 2023 ini.

“Kami akan mendorong enam kepala daerah belum SBS, untuk segera bisa tuntas,” tandasnya Djatmiko.

Saat ini, imbuhnya dari 8.563 desa dan kelurahan di Jateng sudah ada 7.710 desa/kelurahan SBS. Sisanya sebanyak 853 desa/kelurahan masih belum SBS atau warganya masih melakukan BABS.