Anggota DPD RI Asal Jateng, Abdul Kholik Sebut Penundaan Pemilu Ahistoris dan Bahayakan Tatanan Demokrasi

SEMARANG, KABARKU.NET - Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI asal Jawa Tengah, Abdul Kholik menilai wacana penundaan Pemilu 2024 yang dimunculkan sejumlah pimpinan partai politik ahistoris yang membahayakan demokrasi.

Terlebih lagi jika penundaan Pemilu 2024 yang diikuti dengan perpanjangan jabatan presiden tersebut tidak ada jaminan akan menjadi baik, dikhawatirkan justru berpotensi terjadi kekacauan dan konflik.

“Bila tiba-tiba muncul keinginan menunda Pemilu adalah ahistoris karena akan merusak tatanan demokrasi yang sudah terbentuk dan berjalan baik,” kata Abdul Kholik pada webinar Masyarakat Ilmu Pemerintahan Indonesia tentang Telaah Kritis Usul Perpanjangan Jabatan Presiden dan Penundaan Pemilu secara daring, Sabtu (5/3).

Baca Juga: Tamu Undangan Pelantikan KONI Jateng 8 Maret 2022, Terbatas Dengan Prokes Ketat

Menurutnya, tidak ada yang lebih baik dari mentaati konstitusi agar Pemilu tetap dilaksanakan setiap lima tahun. Indonesia memiliki sejarah panjang sukses menyelenggarakan Pemilu sejak tahun 1955.

Keinginan menunda Pemilu indikasi hanya keinginan segilintir kelompok orang saja, sebab hasil survei menunjukkan sebagian besar warga Indonesia menolak penundaan Pemilu.

“Jadi alasan menunda Pemilu sangat sumir dan tidak memiliki relevansi sama sekali,” tandasnya.

Bila Pemilu sampai ditunda, sambung Abdul Kholik, maka sistem ketatanegaraan juga terancam yang berimplikasi pada jabatan Presiden dan lembaga lainya diperpanjang.

Baca Juga: Inilah Spesifikasi Lengkap dan Harga Samsung Galaxy Tab A8