Kapolri Perintahkan Kapolda Jateng Beri Sanksi PTDH 5 Anggota Polisi Diduga Jadi Calo

KEPULAUAN  RIAU, KABARKU.NET - Kapolri Jenderal Pol. Listyo Sigit Prabowo memerintahkan Kapolda Jawa Tengah (Jateng) berikan sanksi pemberhentian tidak dengan hormat (PTDH) atau dipecat kepada lima anggota Polda Jateng didugan menjadi cali penerimaan Bintara Polri 2022.

Perintah ini disampaikan Kapolri saat menutup Rapat Kerja Teknis (Rakernis) Staf Bidang Sumber Daya Manusia (SSDM) Polri di Kepulauan Riau, Jumat 17 Maret 2023 malam.

Menurut Kapolri, sanksi PTHD atau proses pidana terhadap lima anggota Polda Jateng tersebut selain memberikan efek jera juga sebagai komitmen perubahan yang dilakukan oleh institusi Polri.

Baca Juga: Petahana Gianni Infantino Kembali Jadi Presiden FIFA Periode 2023-2027

"Saya sudah perintahkan kepada Kapolda dan Kabid Propam Jateng berikan hukuman, kalau tidak di PTDH, proses pidana. Sehingga tidak ada lagi yang bermain-main dengan masalah ini. Karena kita semua sudah serius, saya lihat teman-teman ini sudah luar biasa, tapi kalau kemudian di luar masih ada bermain-main, menembak di atas kuda, mau apa jadinya kita. Tetap persepsi selalu akan begitu," tegas Sigit.

Tak hanya itu, Kapolri juga mengaku mendapatkan informasi adanya proses transaksional terkait dengan jalur Sekolah Inspektur Polisi (SIP). Dengan komitmen yang dipegang teguh secara tegas langsung mencoret oknum tersebut.

"Baru saja terkait dengan SIP, saya dapat laporan dan aduan, mereka masuk lewat  institusi tertentu bayar lagi. Terus saya suruh coret waktu itu, baru ketahuan yang bayar, karena memang kita batasi untuk  pemberian kuota tahun ini, tapi ternyata dari jalur-jalur begitu juga ada, begitu kita coret baru ketahuan yang bayarnya,” ujar Sigit.

Lebih lanjut Kapolri menyatakan hal-hal yang dapat melahirkan persepsi negatif seperti itu harus segera dihentikan. Ke depan siapapun yang mencoba bermain-main akan hal itu, baik personel Polri maupun pihak luar, maka jangan ragu untuk melakukan tindakan tegas.

"Jadi kehormatan kita sama-sama, untuk menunjukan SDM Polri tidak seperti itu. Kalaupun ada, adalah orang yang memanfaatkan dan  kalau masih Polisi juga ketahuan, kita proses keras. Kalau di luar Polisi kalau ketahuan, ada proses sidang. Kita ingin di mata masyarakat semenjak dari awal sampai pada saat proses pengembangannya, Polri lebih baik,” ujarnya.

Baca Juga: Gubernur Ganjar Launching Logo dan Maskot Porprov 2023

Dalam kesempatan itu, Kapolri menekankan arahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk mengawal agenda nasional maupun internasional hingga meraih kepercayaan publik terhadap institusi Polri.

Oleh karenya, SDM Polri harus menyiapkan personel-personel kepolisian yang unggul guna mampu mengawal dan mengamankan seluruh intruksi Presiden Jokowi dalam Rapim TNI-Polri terkait dengan kebijakan dan program Pemerintah.

"Beberapa waktu yang lalu Pak Presiden telah menyampaikan kebijakan di Rapim TNI-Polri, namun tidak ada salahnya bila saya selalu mengulang di setiap acara Rakernis. Agar seluruh rekan-rekan bisa memahami yang menjadi kebijakan Bapak Presiden. Kemudian dari sisi SDM mempersiapkan personel yangbisa melaksanakan apa yang menjadi kebijakan Bapak Presiden,” ujarnya. ***