Kepala LKPP Peringatkan Anggaran Pemerintah Bukan Untuk ‘Bancakan’

JAKARTA, KABARKU.NET - Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP), Hendrar Prihadi memberikan peringatan keras bagi oknum-oknum yang saat ini masih memandang anggaran pemerintah sebagai 'bancakan' untuk dibagi-bagi.

"Nah problemnya, anggaran sering dijadikan bancakan oleh oknum. Sehingga belanja - belanja ini digunakan untuk kepentingan pribadi,” katanya dalam kegiatan HMI Jabodetabeka - Banten di Balai Pusdiklat Kemensos di Jakarta, Selasa, 7 Maret 2023.

Mantan Wali Kota Semarang ini menekankan anggaran pemerintah untuk pengadaan tidak hanya sebatas guna mendapatkan barang /jasa yang diperlukan saja.

Baca Juga: FIFA Akan Cek Langsung Kesiapan 6 Stadion Piala Dunia U230di Indonesia, Tak Layak Bisa Dicoret

Pemanfaatan anggaran pemerintah dalam konteks pengadaan barang/jasa harus mampu menggerakkan ekonomi yang inklusif.

Oleh karenanya, Hendi panggilan kepala LKPP menyatakan saat ini terus melakukan upaya digitalisasi untuk menguatkan sistem pengadaan barang/jasa yang lenih transparan dan terintegrasi.

Dengan digitalisasi maka akses informasi pengadaan bisa dibuat lebih terbuka. Sehingga LKPP maksimalkan e-katalog, dan selanjutnya juga meluncurkan platform baru yang lebih integratif.

"Jadi digitalisasi hari ini kami gunakan sebagai instrumen penting dalam mendorong peningkatan sistem yang transparan serta terintegrasi, dan bisa terwujud inklusi ekonomi," jelasnya.

Hendi menambahkan perlu untuk terus mendorong terwujudnya ekonomi yang inklusif atau inklusi ekonomi dalam upaya penguatan ketangguhan ekonomi Indonesia.

Pasalnya dengan membangun ekonomi yang inklusif adalah sama dengan membangun kekuatan fondasi ekonomi bangsa.

Baca Juga: Luar Biasa, Hafidz Indonesia Raih Juara 1 dan 2 MHQ Internasional di Thailand

"Inklusi ekonomi ini adalah strategi  untuk meningkatkan kinerja perekonomian, dengan memberi kesempatan dan kemakmuran yang sama pada seluruh lapisan masyatakat,” ujarnya.

Hendi juga meminta agar adanya banyak pihak yang turut mengawasi proses pengadaan di Indonesia agar mampu benar-benar berdampak bagi kesejahteraan masyarakat.

"Salah satunya HMI, terkhusus HMI Jabodetabeka-Banten ini. Saya harap bisa turut melakukan supervisi di daerah masing-masing agar pengadaan pemerintah dapat memiliki manfaat yang luas,” ujarnya.